Sebagai organisasi profesi dokter satu-satunya di Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memegang peranan vital dalam menjaga marwah profesi, mengawal etika, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, layaknya organisasi besar lainnya, IDI tak luput dari kritik dan tantangan. Kritik konstruktif dan saran yang membangun sangat penting agar IDI dapat terus berbenah dan menjadi organisasi profesi yang lebih kuat, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan anggota maupun masyarakat.
Berikut adalah beberapa area kritik dan saran yang dapat dipertimbangkan untuk IDI:
1. Transparansi dan Akuntabilitas
Kritik: Seringkali muncul persepsi bahwa proses pengambilan keputusan di IDI, terutama terkait isu-isu penting seperti etika, kebijakan internal, atau posisi organisasi terhadap regulasi pemerintah, kurang transparan. Anggota merasa kurang dilibatkan dalam proses musyawarah atau tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai alasan di balik suatu keputusan.
Saran:
- Meningkatkan Keterbukaan Informasi: IDI perlu lebih proaktif dalam menyosialisasikan setiap proses dan hasil keputusan penting kepada anggotanya secara berkala, misalnya melalui newsletter, portal anggota, atau forum diskusi.
- Memperkuat Mekanisme Feedback: Menciptakan saluran yang lebih efektif bagi anggota untuk menyampaikan masukan, kritik, dan keluhan, serta memastikan bahwa masukan tersebut ditindaklanjuti.
- Audit Independen: Pertimbangkan untuk melakukan audit finansial dan operasional secara berkala oleh pihak independen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan anggota.
2. Representasi Anggota dan Inklusivitas
Kritik: Beberapa anggota, khususnya dari daerah atau sub-spesialisasi tertentu, merasa kurang terwakili dalam struktur dan kebijakan IDI. Ada pula anggapan bahwa IDI cenderung didominasi oleh kelompok tertentu atau belum sepenuhnya merangkul keberagaman pandangan di antara para dokter.
Saran:
- Memperkuat Peran Cabang dan Wilayah: Memberikan otonomi dan dukungan lebih besar kepada IDI Cabang dan Wilayah agar dapat lebih responsif terhadap isu-isu lokal dan mewakili kepentingan dokter di daerah.
- Mendorong Partisipasi Beragam: Aktif mendorong keterlibatan dokter dari berbagai latar belakang, usia, gender, dan spesialisasi dalam kepengurusan dan kegiatan organisasi.
- Survei dan Konsultasi Rutin: Melakukan survei atau jajak pendapat secara rutin untuk memahami kebutuhan dan pandangan anggota sebagai dasar pengambilan keputusan.
3. Adaptasi Terhadap Dinamika Kesehatan dan Teknologi
Kritik: Di tengah pesatnya perubahan lanskap kesehatan, baik dari sisi teknologi medis, model pelayanan, maupun regulasi, IDI kadang dianggap kurang sigap dalam beradaptasi atau memberikan panduan yang relevan. Contohnya, dalam isu telemedicine, artificial intelligence (AI) dalam kedokteran, atau tantangan data pribadi pasien.
Saran:
- Membentuk Gugus Tugas Inovasi: Membentuk tim khusus yang fokus pada pemantauan dan analisis tren kesehatan global dan teknologi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan panduan etika yang relevan.
- Pendidikan Berkelanjutan yang Adaptif: Mengintegrasikan topik-topik inovatif seperti digital health, AI, dan isu hukum terkait teknologi dalam program Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).
- Proaktif dalam Regulasi: Lebih proaktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi kesehatan yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi, bukan hanya reaktif ketika muncul RUU kontroversial.
4. Komunikasi dan Advokasi Publik
Kritik: Meski IDI sering bersuara, terkadang pesan yang disampaikan kurang efektif atau tidak sampai secara utuh ke masyarakat luas. Ada kalanya, posisi IDI dalam suatu isu penting tidak sepenuhnya dipahami publik, bahkan menimbulkan kesalahpahaman.
Saran:
- Strategi Komunikasi yang Jelas: Mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih terencana, menggunakan berbagai platform media, dan dengan narasi yang mudah dipahami masyarakat.
- Membangun Narasi Positif: Selain mengkritik, IDI perlu lebih sering menyoroti kontribusi positif dokter dan organisasi profesi dalam sistem kesehatan nasional.
- Kemitraan Media: Menjalin hubungan yang lebih kuat dengan media massa dan memanfaatkan para juru bicara yang cakap dalam menjelaskan posisi IDI secara lugas dan simpatik.
5. Penguatan Peran MKEK dan Penegakan Etika
Kritik: Meskipun MKEK telah berfungsi, kadang proses penegakan etika dianggap lambat atau kurang transparan. Ada pula persepsi bahwa MKEK kurang memiliki “gigi” untuk memberikan sanksi yang benar-benar memberikan efek jera, terutama untuk pelanggaran serius.
Saran:
- Mempercepat Proses Penanganan Kasus: Mengoptimalkan mekanisme dan sumber daya MKEK agar proses penanganan kasus pelanggaran etika dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
- Transparansi Hasil: Dengan tetap menjaga privasi pihak terkait, IDI dapat meningkatkan transparansi mengenai jenis pelanggaran dan sanksi etik yang diberikan (tanpa menyebut identitas personal) untuk edukasi dan pencegahan.
- Sinergi dengan KKI: Memperkuat koordinasi dan sinergi antara MKEK dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk memastikan penegakan etika dan disiplin profesi berjalan selaras.
Membangun organisasi profesi yang lebih kuat bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan kemauan untuk menerima kritik, semangat untuk terus berinovasi, dan keterlibatan aktif dari seluruh anggota. Dengan demikian, IDI dapat terus menjadi pilar utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan beretika di Indonesia.
toto macau
Comments are closed